Polisi akan selidiki dugaan keterlibatan 'aktor politik' dalam demonstrasi 4 November
Beritasakti-Kepolisian mengatakan akan selidiki "informasi intelejen" yang menyebut aktor-aktor politik berada di belakang kerusuhan yang terjadi pascaaksi damai yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Dugaan keterlibatan aktor politik itu, disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Jumat tengah malam, dengan menyebutkan kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa damai dimanfaatkan oleh aktor politik.
"Itu menjadi bagian yang kami cermati dan selidiki, " jelas Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar. "Yang jelas itu bagian dari kegiatan-kegiatan deteksi dini dan intelejen... tentu aparat mencermati aktivitas itu," tambah dia.
Namun, Boy tidak menjelaskan bagaimana penyelidikan akan dilakukan oleh kepolisian.
"Saat ini belum ada hal-hal yang mengarah ke situ, masih sumir itu saya katakan, tapi yang jelas itu barud ari kegiatan yang akan kami selidiki," jelas Boy Rafli.
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan dalam aksi yang terjadi jelas terlihat aktor-aktor kunci yang menyebarkan pesan kebencian.
"Demokrasi juga mempunyai rule yg jelas untuk menindak setiap orang yg melakukan aksi-aksi kekerasan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran kebencian (hate speech) yg memanifes menjadi kejahatan kebencian (hate crime) dalam bentuk anarkisme. Sebagai negara hukum, aktor lapangan dan aktor di balik layar mutlak diproses secara hukum, " jelas Hendardi dalam keterangan tertulisnya.
Polisi telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga merupakan provokator aksi kekerasan yang berlangsung usai demonstrasi damai pada Jumat (04/11).
Aksi damai diikuti antara lain oleh tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab, politikus Fachri Hamzah dan Fadli Zon.
Kepolian mengatakan dalam demonstrasi itu memang massa terbagi dua, ada massa yang ingin terlibat aksi damai, tetapi juga ada yang berniat untuk rusuh.
Tokoh politik harus beli teladan
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan presiden Joko Widodo dan juga tokoh politik harus memberikan teladan untuk memberikan pernyataan yang menyejukkan.
"Tapi dalam suasana seperti ini pak Jokowo sesuai dengan himbauan sebelumnya bagaimana menghadirkan kedamaian, memelihara kebhinekaan kita, merawat NKRI kita, memang nuansa kesejukan yang seharusnya disebutkan dan dimunculkan, jangan ada nuansa- nuansa yang memunculkan terjemahan lain, karena ini akan diikuti dengan pernyataan yang apa benar ditunggangi, seperti itu," jelas Siti.
Dia mengatakan aksi yang terjadi pada Jumat lalu merupakan aspirasi umat Islam yang harus disikapi pemerintah dan aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan yang transparan terhadap kasus "dugaan penistaan agama" yang dilakukan Ahok.
"Aksi itu menunjukkan ada kesan seolah-olah ada pejabat yang dilindungi, oleh karena itu proses hukum harus transparan, dan secepatnya," jelas Siti.
Kepolisian menjanjikan akan mengumumkan hasil penyidikan kasus ini dalam dua pekan, termasuk menyelesaikan pemeriksaan para saksi dan Ahok yang dijadwalkan pada Senin (06/11), dan juga melakukan gelar perkara.
Polisi sampai saat ini sudah memeriksa lebih dari 22 saksi, yang terdiri dari saksi ahli agama, bahasa dan juga saksi dari pihak pelapor serta masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir ketika Ahok berpidato.
Dugaan keterlibatan aktor politik itu, disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Jumat tengah malam, dengan menyebutkan kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa damai dimanfaatkan oleh aktor politik.
"Itu menjadi bagian yang kami cermati dan selidiki, " jelas Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar. "Yang jelas itu bagian dari kegiatan-kegiatan deteksi dini dan intelejen... tentu aparat mencermati aktivitas itu," tambah dia.
Namun, Boy tidak menjelaskan bagaimana penyelidikan akan dilakukan oleh kepolisian.
"Saat ini belum ada hal-hal yang mengarah ke situ, masih sumir itu saya katakan, tapi yang jelas itu barud ari kegiatan yang akan kami selidiki," jelas Boy Rafli.
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan dalam aksi yang terjadi jelas terlihat aktor-aktor kunci yang menyebarkan pesan kebencian.
"Demokrasi juga mempunyai rule yg jelas untuk menindak setiap orang yg melakukan aksi-aksi kekerasan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran kebencian (hate speech) yg memanifes menjadi kejahatan kebencian (hate crime) dalam bentuk anarkisme. Sebagai negara hukum, aktor lapangan dan aktor di balik layar mutlak diproses secara hukum, " jelas Hendardi dalam keterangan tertulisnya.
Polisi telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga merupakan provokator aksi kekerasan yang berlangsung usai demonstrasi damai pada Jumat (04/11).
Aksi damai diikuti antara lain oleh tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab, politikus Fachri Hamzah dan Fadli Zon.
Kepolian mengatakan dalam demonstrasi itu memang massa terbagi dua, ada massa yang ingin terlibat aksi damai, tetapi juga ada yang berniat untuk rusuh.
Tokoh politik harus beli teladan
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan presiden Joko Widodo dan juga tokoh politik harus memberikan teladan untuk memberikan pernyataan yang menyejukkan.
"Tapi dalam suasana seperti ini pak Jokowo sesuai dengan himbauan sebelumnya bagaimana menghadirkan kedamaian, memelihara kebhinekaan kita, merawat NKRI kita, memang nuansa kesejukan yang seharusnya disebutkan dan dimunculkan, jangan ada nuansa- nuansa yang memunculkan terjemahan lain, karena ini akan diikuti dengan pernyataan yang apa benar ditunggangi, seperti itu," jelas Siti.
Dia mengatakan aksi yang terjadi pada Jumat lalu merupakan aspirasi umat Islam yang harus disikapi pemerintah dan aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan yang transparan terhadap kasus "dugaan penistaan agama" yang dilakukan Ahok.
"Aksi itu menunjukkan ada kesan seolah-olah ada pejabat yang dilindungi, oleh karena itu proses hukum harus transparan, dan secepatnya," jelas Siti.
Kepolisian menjanjikan akan mengumumkan hasil penyidikan kasus ini dalam dua pekan, termasuk menyelesaikan pemeriksaan para saksi dan Ahok yang dijadwalkan pada Senin (06/11), dan juga melakukan gelar perkara.
Polisi sampai saat ini sudah memeriksa lebih dari 22 saksi, yang terdiri dari saksi ahli agama, bahasa dan juga saksi dari pihak pelapor serta masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir ketika Ahok berpidato.
0 komentar:
Posting Komentar